ANGGARAN DASAR
FORUM PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI IDONESIA

PENDAHULUAN
Organisasi Forum  Perpustakaan  Perguruan  Tinggi  diusulkan pada Seminar Forum Komunikasi Pembinaan Perpustakaan Perguruan Tinggi se Jawa, yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional RI,  pada tanggal 29 − 30 September 1999  dan Musyawarah Nasional tanggal 10 – 12 Oktober 2000 di Ciawi, Bogor. Peserta  terdiri dari para Kepala Perpustakaan Perguruan Tinggi   Negeri  maupun  Swasta yang sepakat  membentuk organisasi sebagai wadah  dimana   dapat menjalin  kerjasama  untuk meningkatkan perannya dalam menunjang  Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Dengan dilandasi asas kemitraan pengelola perpustakaan perguruan tinggi akan meningkatkan kualitas  SDM mereka  bersama dengan Perpustakaan Nasional RI sebagai fasilitator  dan dinamisator.

Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia peran sertanya akan semakin mantap, apabila diselenggarakan berdasarkan  ikatan kerjasama yang kuat, maka Forum Perpustakaan  Perguruan Tinggi Indonesia dipandang perlu menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut :

Anggaran Dasar FPPTI
BAB 1
NAMA, SIFAT,  ASAS, KEDUDUKAN,  WAKTU  DAN LAMBANG

Pasal 1
Nama

Organisasi ini bernama Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia disingkat FPPTI.

Pasal 2
Sifat

Organisasi ini bersifat demokratis,  mandiri dan profesional

Pasal 3
Asas

Organisasi Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia berasaskan Pancasila

Pasal 4
Kedudukan

Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia

Pasal 5
Waktu

Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia didirikan pada tanggal  12 Oktober 2000 di Ciawi Bogor

Pasal 6
Lambang

BAB II
VISI, MISI  DAN TUJUAN

Pasal 7
Visi

Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi  Indonesia  adalah wahana kerjasama antara Perpustakaan Perguruan Tinggi    

Pasal 8
M i s i

FPPTI menjadi mitra dalam melaksanakan pembinaan perpustakaan perguruan tinggi.

 Pasal 9
Tujuan

  1. Mengoptimalkan peran perpustakaan Perguruan Tinggi dalam menunjang Tri Dharma Perguruan  Tinggi.
  2. Membangun  Kerjasama antara Perpustakaan  Perguruan Tinggi.

BAB III
ORGANISASI

Pasal 10
Struktur Organisasi

Struktur organisasi  Forum Perpustakaan Perguruan  Tinggi Indonesia  terdiri dari : Pembina, Pengurus Pusat,  dan Pengurus Daerah.

Pasal 11
Pembina

  1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
  2. Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
  3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
  4. Sekretaris Jenderal Departemen Agama
  5. Ketua Umum Pengurus Pusat  IPI

Pasal 12
Pengurus

Pusat : berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonersia Daerah : berkedudukan di ibukota Propinsi.

BAB IV
KEANGGOTAAN

Pasal 13

Anggota Forum  Perpustakaan Perguruan  Tinggi Indonesia adalah Perpustakaan Perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta yang sukarela mengajukan permintaan menjadi anggota serta memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Pasal 14
Hak-hak Anggota

Setiap anggota  mempunyai  hak – hak  sebagai berikut :

  1. Hak memilih dan dipilih
  2. Hak bicara, mengajukan  pendapat saran untuk kemajuan organisasi Forum  Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia.
  3. Hak aktif dalam melaksanakan keputusan organisasi
  4. Hak mendapat bantuan dalan rangka meningkatkan layanan perpustakaan  

Pasal 15
Kewajiban Anggota

  1. Mentaati anggaran dasar dan anggaran rumah  tangga serta keputusan – keputusan organisasi.
  2. Membela  dan  menjunjung  nama baik organisasi Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia.
  3. Menolak setiap usaha dan tindakan yang merugikan kepentingan organisasi.
  4. Membayar uang pangkal,  iuran dll.

BAB V
MUSYAWARAH,  KUORUM DAN KEPUTUSAN

Pasal 16
Musyawarah

Musyawarah  organisasi terdiri dari :

  1. Musyawarah Nasional
  2. Musyawarah  Provinsi
  3. Rapat Kerja

Pasal 17

1.   Musyawarah  Nasional adalah forum tertinggi  yang diadakan 3 (tiga) tahun sekali, dengan wewenang :

  • Menetapkan dan atau mengubah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
  • Menetapkan program kerja organisasi.
  • Memilih dan menetapkan Ketua  FPPTI.
  • Menilai laporan pertanggungjawaban Pengurus Pusat.
  • Menetapkan keputusan-keputusan lain.
  1. Musyawarah Daerah adalah forum tertinggi di Daerah yang diadakan 3 (tiga) tahun sekali wewenang :
  • Menetapkan program kerja dan pengurus provinsi
  • Menilai laporan pertanggungjawaban Pengurus Daerah.
  • Memilih dan menetapkan Pengurus Daerah.

Pasal 18
Rapat Kerja Nasional dan Rapat Kerja Provinsi

  1. Rapat kerja adalah merupakan forum konsultasi,  koordinasi dan evaluasi serta penilaian  terhadap pelaksanaan program kerja dan menetapkan pelaksanaan selanjutnya.
  2. Rapat kerja diadakan sedikitnya  sekali  dalam 1 (satu) periode kepengurusan.

Pasal 19
Quorum dan Pengambilan Keputusan

  1. Musyawarah  dan rapat-rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan 18 dalam  anggaran dasar ini adalah sah apabila dihadiri oleh setengah tambah satu dari Pengurus Daerah FPPTI. 
  2. Pengambilan keputusan adalah sah apabila disetujui oleh setengah tambah satu dari peserta yang hadir.

Pasal 20
Pengambilan Keputusan

  1. Pengambilan  keputusan pada dasarnya  dilakukan secara  musyawarah untuk mencapai mufakat  dan apabila hal ini tidak mungkin maka keputusan diambil  berdasarkan suara terbanyak. Dalam hal musyawarah  mengambil keputusan tentang pemilihan pengurus,   sekurang- kurangnya disetujui oleh  2/3 (dua pertiga)  dari jumlah  peserta  yang  hadir sebagaimana dimaksud pasal 20 (1).
  1. Khusus tentang perubahan anggaran dasar organisasi:
  • Sekurang-kurangnya  dikehendaki  dan dihadiri 2/3 (dua pertiga) dari jumlah  peserta
  • Keputusan adalah sah apabila diambil  dengan persetujuan minimal  2/3 dari peserta yang hadir.

BAB VI
KEUANGAN

Pasal 21

Keuangan organisasi diperoleh dari :

  1. Uang pangkal anggota.
  2. Iuran anggota.
  3. Sumbangan yang tidak mengikat.
  4. Usaha-usaha lain yang sah.
  5. Instansi pembina.

BAB VII
PERUBAHAN  ANGGARAN  DASAR  DAN  PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 22

Anggaran Dasar ini dapat diubah oleh Musyawarah Nasional

Pasal 23

  1. Pembubaran  organisasi dapat dilakukan dalam suatu forum Musyawarah  Nasional yang khusus  diadakan  untuk itu dengan ketentuan quorum sebagaimana dimaksud dalam  pasal 17, 18 BAB  V
  2. Dalam hal organisasi  dibubarkan maka   kekayaan  organisasi dapat diserahkan kepada badan-badan/lembaga-lembaga sosial di Indonesia.

BAB VIII
PERATURAN  PERALIHAN

Pasal 24

  1. Peraturan-peraturan dan atau kebijakan yang ada,  tetap berlaku selama hal tersebut tidak bertentangan dengan anggaran dasar ini.
  2. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam ART.

BAB IX
P E N U T U P

Pasal 25

Anggaran dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Depok
Pada tanggal : 23 Juni 2014